Indonesia adalah negara hukum dan bukanlah negara agama,yang aturannya dibuat karena faktor dari suatu agama.Sebab negara indonesia adalah negara yang majemuk dan bisa berdiri karena adanya kemajemukan itu sendiri.Berbagai etnis,agama dan yang lainnya,banyak kita jumpai dinegara ini dengan segala ornamen dan juga tempat peribadatannya.Tidak ada larangan bagi warga negara indonesia dalam memilih suatu agama sebab semua warga negara bebas untuk memilih tanpa adanya paksaan sedikitpun.

Banyaknya pendirian tempat peribadatan, menandakan bahwa indonesia memang negara yang memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya mengenai keyakinan terhadap suatu agama.Semakin pesatnya pertumbuhan masyarakat di indonesia,ternyata selalu menorehkan konflik horizontal diantaranya dalam hal pendirian tempat peribadatan.Selain itu,hal tersebut terjadi karena adanya ayat-ayat didalam kitab  suatu agama yang memerintahkan untuk menyampaikan ajarannya kepada semua orang/seluruh manusia tanpa terkecuali. Dengan melihat realita yang ada,adanya konflik horizontal (antar umat beragama) tersebut sebenarnya terjadi karena faktor dari suatu aturan/hukum yang ada pada agama itu sendiri untuk menyampaikan ajarannya kepada seluruh manusia.

Adapun contoh nyata pada ajaran dari suatu agama itu sendiri,saya ambil misalnya kristen.Kenapa saya mengambil contoh dengan kristen? sebab,adanya konflik antar umat beragama secara mayoritas terjadi antara umat kristen dengan umat islam.Yang saya amati dilapangan,ternyata banyak kasus yang terjadi tentang ilegalnya pendirian tempat peribadatan itu kebanyakan dilakukan oleh oknum dari umat kristen.

Gereja Pantekosta (Kaliabang) disegel

Jika gereja dididirikan tanpa adanya izin serta memenuhi administrasi,maka bisa dipastikan bahwa gereja tersebut merupakan gereja ilegal dan yang namanya ilegal berarti tidak memenuhi aturan yang sudah ditetapkan dan hal itu wajar-wajar saja jika masyarakat dan muspida setempat menutup atau menyegelnya.Sebenarnya dalam mendirikan tempat ibadah yang legal itu sangat mudah tapi tidak tahu kenapa banyak dari para oknum kristen yang malas dalam mengurusnya dan bahkan banyak melakukan jalan pintas seperti menabur/membagikan uang kepada masyarakat sekitar untuk bisa mendirikan gereja yang ada tanpa mau mengurus administrasi dalam pendiriannya.Aturan yang ada,bisa anda cermati aturannya sebagai berikut :

BAB IV
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13
(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14
(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan
teknis bangunan gedung.
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah
ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan
persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi
tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16
(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk
memperoleh IMB rumah ibadat.
(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Untuk mengetahui aturan diatas secaralengkap,bisa anda dapatkan aturan itu di  Download Disini!

Selain adanya penutupan gereja liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar (yang didukung pula oleh muspida setempat),ternyata terjadi juga pembakaran dan perusakan gereja liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.Hal itu terjadi,karena oknum kristen ada yang melakukan penyebaran agama (diwilayah tersebut) kepada orang yang sudah beragama  dan hal itu sebenarnya pun sudah diatur pula oleh pemerintah.Perlu kita ketahui,bahwa tidak akan ada reaksi dari masyarakat sekitar jika tidak adanya aksi atas pelanggaran aturan yang telah dilakukan oleh oknum kristen.Adapun peraturan tentang penyebaran agama sebenarnya sudah tertuang pada SK Menteri Agama No. 70 tahun 1978, yang mengatur tentang Pedoman Penyiaran Agama, menetapkan bahwa penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:

(1) ditujukan terhadap orang-orang yang telah memeluk agama lain,
(2) dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik memeluk sesuatu agama,
(3) dilakukan dengan cara-cara penyebaran panflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/ di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain,
(4) dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apa pun.

Kristen mempunyai banyak sekte,bayangkan jika setiap sekte yang terdapat diwilayah RT (Rukun Tetangga) ingin mendirikan tempat peribadatan maka tanah maupun tempat yang ada akan berubah fungsi menjadi gereja dengan sekte yang berbeda dan hal itu akan membuat pengapnya wilayah tersebut.Dan kisah tersebut ternyata sudah terjadi di wilayah RT 3 / RW 24  kaliabang (bekasi) yang dalam satu RT mempunyai 4 gereja dengan beda sekte/denominasinya (GKRI,gereja Pantekosta,gereja HKBP dan gereja Advent),sumber dari Sini

Pemerintah membuat aturan sebenarnya untuk melahirkan ketertiban dan kerukunan antar umat beragama,sebab tidak akan ada kerukunan bila ketertiban pun tidak terwujud.Jika kristen memang agama kasih,maka sebenarnya tidak perlu adanya pendirian gereja liar,menyogok masyarakat untuk menyetujui pendirian gereja dan melakukan penyebaran agama kepada yang sudah beragama.Tampilkanlah kepada orang yang diluar kristen,bahwa orang kristen selalu bersikap elegant dan tahu aturan.Sebab apalah artinya kristen dianggap sebagai agama kasih,jika aturan pemerintah saja dilanggar demi suatu ajaran yang diyakininya.

Ironis,,,ketika saya melihat dari suatu web ternyata membuat daftar nama-nama gereja yang ditutup,dirusak dan dibakar massa tapi tidak menyampaikan penyebab atas adanya gereja yang diperlakukan seperti itu oleh masyarakat,seperti pada alamat disini dan bahkan ada parpol dari kalangan kristen sendiri yang mengakomodir dalam menerima laporan atas pengaduan penutupan rumah/tempat ibadah contohnya ini .Sungguh sangat disesalkan jika disediakan layanan pengaduan dan daftar gereja yang ditutup,tetapi tidak menyampaikan aturan yang sebenarnya kepada sesama sesama domba tentang bagaimana seharusnya mendirikan tempat ibadah yang legal itu.